Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan eselon I Kemendag, Sekretaris Utama BKPM dan Ketua KPPU di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali berturut-turut, juga kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan predikat WTP-nya dua belas kali berturut-turut, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memperoleh WTP sebanyak delapan kali berturut-turut.

“Kita harus percaya dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ketika kita percaya dengan (hasil pemeriksaan) BPK, maka apresiasi ini tulus, meskipun terkadang BPK ada ‘main-main’ juga. Ketiga lembaga ini luar biasa semuanya, oleh karenanya saya sampaikan apresiasi atas kinerjanya yang bagus,” ucap Toha saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan eselon I Kemendag, Sekretaris Utama BKPM dan Ketua KPPU di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Pada kesempatan yang sama, Toha juga meminta kepada Kemendag untuk bisa memberikan daftar inventaris mengenai jenis komoditas-komoditas, baik yang diekspor maupun impor. Menurutnya, saat ini ia masih merasa kurang mengetahui ragam jenis komoditas-komoditas yang masuk dalam daftar inventaris tersebut.

“Oleh karenanya saya mohon (diberikan) daftar inventarisasinya. Selama ini terkait cara pengendalian harga komoditas, power atau kewenangan Kementerian Perdagangan seperti apa atau melakukan apa dalam hal mengendalikan masalah harga ini. Karena kita juga sudah mempunyai (institusi) pengendali harga (stabilisasi harga) seperti Bulog,” ujar  politisi Fraksi PKB itu.

Kepada pihak KPPU, politisi dapil Jateng V mengatakan, yang paling banyak bermasalah adalah bidang properti. Ia juga mempertanyakan bagaimana koordinasi KPPU selama ini dalam hal perlindungan konsumen dengan Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada.

“Terkait BKPM, dikenal adanya kawasan industri dan kawasan untuk industri. “Ini ga jelas, di tiap kabupaten itu mempunyai niat dan keinginan besar untuk membuat suatu kawasan industri, namun BKPM sendiri tidak mempunyai hak kewenangan atau otorisasi untuk mengenai hal itu. Saya ingin BKPM juga menapak itu. Karena hal ini ada kaitannya dengan Kawasan industri yang besar,” ungkapnya. (dep/es)